Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Spread the love
NoNomorTanggal PengesahanTentangAksi
121 Tahun 202331-10-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota NegaraDETAIL
220 Tahun 202331-10-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil NegaraDETAIL
39 Tahun 202304-05-2023Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera SelatanDETAIL
47 Tahun 202304-05-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-UndangDETAIL
515 Tahun 202304-05-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi BaliDETAIL
614 Tahun 202304-05-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Provinsi Kalimantan TengahDETAIL
713 Tahun 202304-05-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Provinsi MalukuDETAIL
812 Tahun 202304-05-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa TimurDETAIL
911 Tahun 202304-05-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa TengahDETAIL
1010 Tahun 202304-05-2023Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa BaratDETAIL
119 Tahun 202216-03-2022Provinsi Kalimantan BaratDETAIL
128 Tahun 202216-03-2022Provinsi Kalimantan SelatanDETAIL
137 Tahun 202216-03-2022Provinsi Sulawesi TenggaraDETAIL
146 Tahun 202216-03-2022Provinsi Sulawesi TengahDETAIL
155 Tahun 202216-03-2022Provinsi Sulawesi UtaraDETAIL
164 Tahun 202216-03-2022Provinsi Sulawesi SelatanDETAIL
1710 Tahun 202216-03-2022Provinsi Kalimantan TimurDETAIL
183 Tahun 202215-02-2022Ibu Kota NegaraDETAIL

PERLAK

BELUM-DITETAPKAN

DITETAPKAN
192 Tahun 202119-07-2021Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi PapuaDETAIL

PERLAK

BELUM-DITETAPKAN

DITETAPKAN
206 Tahun 202011-08-2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-UndangDETAIL

PERLAK

BELUM-DITETAPKAN

DITETAPKAN
2113 Tahun 201930-09-2019Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDETAIL

PERLAK

BELUM-DITETAPKAN

DITETAPKAN
222 Tahun 201815-03-2018PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHDETAIL

PERLAK

BELUM-DITETAPKAN

DITETAPKAN
2316 Tahun 201722-11-2017Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – UndangDETAIL
247 Tahun 201716-08-2017Pemilihan UmumDETAIL

PERLAK

BELUM-DITETAPKAN

DITETAPKAN
2510 Tahun 201601-07-2016Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-UndangDETAIL

PERLAK

BELUM-DITETAPKAN

DITETAPKAN
NoJudul RUUDraf NA dan RUU Disiapkan Oleh
1RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.DPR
2RUU tentang Hak atas Tanah AdatDPD
3RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanDPR
4RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik IndonesiaPEMERINTAH
5RUU tentang PertanahanDPR
6RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraDPR
7RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi PancasilaPEMERINTAH
8RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPDDPR
9RUU tentang Sistem Pengawasan Intern PemerintahDPR
10RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahDPR
11RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaDPR
12RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumDPR, PEMERINTAH
13RUU tentang Provinsi Jawa BaratDPR
14RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.PEMERINTAH
15RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan DaerahPEMERINTAH
16RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi PapuaDPR, DPD
17RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan UmumDPR, PEMERINTAH
18RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai PolitikDPR, PEMERINTAH, DPD
19RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi NegaraDPR, DPD
20RUU tentang Sistem Pengawasan Intern PemerintahDPR, PEMERINTAH
21RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan CianjurDPD
22RUU tentang Provinsi BaliDPD
23RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga PerwakilanDPR
24RUU tentang Partisipasi MasyarakatDPD
25RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik AgrariaDPR
26RUU tentang Pajak Bumi dan BangunanPEMERINTAH
27RUU tentang PertanahanDPR
28RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UUDPR
29RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahDPR