Pj Gubernur Lampung Rolling Puluhan Pejabat, Endro S. Yahman Ingatkan Soal Etis dan Moralitas
Lampung – Anggota Komisi II DPR RI Endro S Yahman mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin atas kebijakannya melakukan rolling 34 pejabat Eselon II dan III, 20 September lalu.
Samsudin juga dikabarkan akan melakukan rolling termasuk untuk sejumlah Kepala Dinas di Provinsi Lampung.
Menurut Endro, Pj kepala daerah yang menjabat karena kekosongan, filosofisnya adalah penjabat yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara untuk mengantarkan sampai terpilih kepala daerah definitif.
Baca juga Komisi II DPR RI Apresiasi Reforma Agraria di Bogor
“Dia tidak dipilih oleh rakyat, tapi ditunjuk. Perbedaan latar belakang jabatan inilah yang harus disadari bagi Pj yang mendapat tugas untuk menjalankan tugas mengantar sampai terpilihnya kepala daerah pilihan rakyat,” kata Endro, Rabu (25/9).
Oleh karena itu, lanjut Endro, diperlukan pertimbangan “etis dan moralitas” kepemimpinan yang haruss sadar bahwa dia adalah “penjabat/PJ”.
Pertimbangan etis ini menyangkut asas kepantasan, pantas dan tidak pantas suatu keputusan/kebijakan. Agar masyarakat awam tidak bingung seolah tidak ada bedanya antara Pj dengan definitif. Padahal dalam ilmu pemerintahan sangat beda.
Baca juga Setelah Dipanggil Komisi II DPR RI, KPU Terima Kembali Pendaftaran Bacakada di 41 Daerah
“Geser-geseran, rombak-rombakan dan sejenisnya menjelang pilkada tidak melanggar regulasi/aturan sepanjang mendapat persetujuan kemendagri serta mendapat pertimbangan BKN. Tidak melanggar, hanya perlu dipertimbangkan suasana kebatinan masyarakat apalagi ditengah tahapan pilkada serentak yang berpotensi mempengaruhi “kualitas demokrasi”,” sambungnya.
Endro berharap, jika ada kebijakan Pj Gubernur Lampung yang tidak elok, civitas akademika perguruan tinggi di Lampung bisa ikut memberi masukan dan kritikan. Begitu pula terhadap pemerintahan provinsi, kabupaten yang dijabat oleh Pj agar pembangunan demokrasi di Lampung menjadi semakin baik.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pilkada serentak sekarang merupakan pertama dalm sejarah pilkada di Indonesia di mana lebih dari 50 persen daerah dijabat oleh Pj yang berasal dari ASN/PNS.
Baca juga Endro S. Yahman, Fenomena Kotak Kosong Ulah DPR, Pemerintah, dan KPU
Dan juga pertama kali dalam sejarah ada beberapa daerah yang dijabat oleh Pj lebih dari separuh masa jabatan bupati definitif.
Oleh karena itu, kata Endro, perlu kesepakatan dan pemahaman bersama mulai dari Pj kepala daerah, Mendagri agar memasukkan “pertimbangan etis, asas kepantasan” dan memperkuat sisi moralitas kepemimpinan dalam memutuskan perombakan, geser-menggeser dan lainnya di tahapan pilkada serentak ini.[]
Artikel berita ini telah dipublikasi pada Rabu (25 September 2024) melalui rmollampung.id