Bandar Lampung — Wacana majunya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semula pada 27 November 2024, menjadi bulan September 2024 nampaknya menguat. Pasalnya, DPR RI telah menggelar rapat paripurna pada 21 November 2023 yang lalu. Salah satu poin rapat adalah meminta pandangan fraksi tentang rancangan Perubahan Undang-Undang Pilkada.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Endro S. Yahman mengatakan, awalnya diusulkan untuk membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota.
Namun Pembuatan Perppu urung disepakati dan hasilnya akan dilaukan revisi terhadap UU Pilkada. “Pengambilan keputusan tingkat 1 sudah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR. DPR sudah menyepakati Revisi UU Pilkada serentak dalam sidang paripurna 21 November 2023,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini pada Jumat (15/12/2023).
Hasil dari sidang paripurna tersebut, diserahkan kepada pemerintah pusat untuk disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah, berupa surat presiden dan pemerintah menunjuk menteri mana yang ditugaskan akan membahas bersama DPR.
“Tahap selanjutnya akan diserahkan oleh pimpinan DPR kepada komisi atau AKD yang ditunjuk untuk membahasnya,” kata Anggota DPR RI yang kembali menjadi Caleg DPR RI dari Dapil Lampung I ini.
Pembahasannya, kemungkinan akan dilakukan pada awal 2024, karena saat ini anggota DPR RI sedang reses hingga 15 Januari 2024. “Pembahasannya setelah reses,” ungkap politisi kelahiran Pringsewu, Lampung ini.[]
Artikel berita ini telah dipublikasi melalui https://lampost.co/berita-awal-2024-dpr-wacanakan-bahas-rivisi-uu-pilkada.html pada Jumat (15/12/2023)