Jakarta – Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Endro Suswantoro Yahman meminta pemerintah dan pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam melakukan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dan tenaga kesehatan.
Hal tersebut menjadi salah satu butir penting yang disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (07/04/2022) lalu.
Menurutnya niat baik pemerintah belum tentu menjadi baik untuk pemerataan pendidikan dan kesehatan didaerah, itu disebabkan kebijakan penentuan penempatan guru dan tenaga kesehatan dalam menentukan unit pelayan pekerjaan.
Dia juga menyampaikan penempatan guru dan tenaga kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Derah (Pemda), meski terkadang kebanyakan ditarik dan tempatkan diperkotaan.
Mas Endro, demikian politisi PDI Perjuangan ini akrab disapa berpendapat, dampak negatif dari kebijakan pemda inilah menyebabkan sekarang ini banyak kekosongan tenaga guru dan tenaga kesehatan di lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan swasta, karena mereka lulus menjadi pegawai PPPK.
Menurutnya, penempatan pegawai yang tidak bijak itu dapat membahayakan upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa yang jelas tersurat dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan bangsa.
Baca juga: Raker dengan Kemendagri, Endro S. Yahman Soroti Kesadaran Aparatur Negara tentang Keberagaman
Mas Endro menambahkan, dahulu ada model penempatan PNS di lembaga pendidikan swasta, istilahnya Guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta.
Dalam hematnya, kebijakan seperti ini sangat bagus dalam pemerataan pelayanan mencerdaskan rakyat. Dan memang tugas negara dalam mencerdaskan bangsa, seperti tersurat dalam UUD tahun 1945. Peran serta lembaga pendidikan swasta adalah membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa, oleh karena itu harus didukung keberadaannya.
Lebih lanjut dirinya meminta agar pemerintah pusat membuat kebijakan agar memungkinkan menempatkan kembali tenaga PPPK, sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kekosongan lembaga pendidikan swasta akibat ditinggalkan guru yang lulus menjadi PPPK.
Baca juga: PDI Perjuangan Provinsi Lampung Tuan Rumah Diklat Nasional Baguna Zona Barat
Dalam kesempatan lain, mas Endro juga menyinggung mengenai masih banyak ditemukannya SK guru honorer daerah begitu perpanjangan SK, berubah menjadi administrasi pendidikan yang membuat kebingungan tenaga kerja penerima SK tersebut, apakah nantinya tetap mengajar sebagai guru ataukah sebagai tenaga administrasi.
Merit System hanya Formalitas
Karena itu, menurutnya, pengelolaan karir ASN di daerah saat ini berdasarkan sistem merit, banyak kenyataan di daerah hanya sekedar ‘formalisme’ saja.
Legislator kelahiran Pringsewu, Lampung ini menilai, banyak pengaturan dan penempatan pejabat ASN tidak mempertimbangkan pengalaman, pendidikan, namun lebih kepada formalitas prasyarat golongan atau eselon.
Walaupun hal itu, kata Endro, dilaksanakan secara transparan, melalui lelang jabatan, dimulai dengan membentuk tim seleksi (timsel), namun intervensi politik kepala daerah masih begitu nampak.
Baca juga: Endro Suswantoro Yahman Beri Apresiasi dan Catatan terhadap MPP Pemkot Salatiga
Dia menuturkan bahwa dirinya memiliki bukti berupa laporan masyarakat dimana tenaga yang terpilih dan adalah pejabat yang dikehendaki oleh Kepala Daerah. Bukannya mengedepankan profesionalisme. Saya minta agar KASN lebih serius dan bekerja lebih keras lagi, tegas Endro.
Anggota komisi II DPR RI itu meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah dapat mengedepankan idealisme, bersikap bijak dengan menunjukkan kinerja profesional dalam bekerja.
Jangan takut pada tekanan dari kekuatan politik yang ada, berpihaklah pada profesionalitas, karena ASN ini adalah perangkat lunak (software) negara, pungkas Endro Suswantoro Yahman.
Artikel berita ini juga dipublikasi oleh sulselinfo.com, indotipikor.com, dan tintarakyat.com pada 10 April 2022.