Endro Suswantoro Yahman Beri Apresiasi dan Catatan terhadap MPP Pemkot Salatiga

Salatiga, Jawa Tengah – Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman memberikan apresiasi sekaligus beberapa catatan terkait fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah.

“Dalam sistem pelayanan satu atap ini semuanya ada, semua instansi ada agar mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Di Kota Salatiga, pelayanan publik satu atap ini sudah otonom, sudah diserahkan ke UPD sendiri. Jadi sudah bagus,” ungkap Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan ini saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan pelayanan publik ke Kota Salatiga pada Kamis, 3 Februari 2022.

“Namun yang jadi masalah dibanyak daerah adalah bagaimana mengajak masyarakat aktif menggunakan fasilitas sistem yang dibangun pemerintah tersebut, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu ada. Tapi problem pasifnya masyarakat untuk memanfaatkan sistem ini yang perlu kita dorong,” ungkap Anggota DPR RI kelahiran Kabupaten Pringsewu, Lampung ini.

Baca juga: Komisi II DPR RI Sayangkan Kebijakan Pemkab Pringsewu mengenai Terhutang BPHTB

Menurutnya, untuk lebih mendekatkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut Pemkot perlu melakukan upaya-upaya untuk menggeser mindset atau paradigma masyarakat terhadap MPP ini, dari sekedar ‘keinginan’ menjadi ‘kebutuhan’.

“Kalau sosialisasi ya perlu lah. Tapi ini adalah problem menggeser mindset, paradigma masyarakat terhadap pelayanan publik satu atap. Dari yang tadinya ‘keingingan’ menjadi ‘kebutuhan’. Bila masih hanya sebatas ‘keinginan’, masyarakat bisa memanfaatkan atau tidak memanfaatkan. Tapi bila sudah jadi ‘kebutuhan’ masyarkat yang akan proaktif menggunakan fasilitas tersebut,” papar pria yang akrab disapa mas Endro ini.

Baca juga: Pimpin Musancab, Endro S. Yahman Tekankan Pentingnya menjadi Kader Pelopor

Selain itu, pelayanan publik juga harus terintegrasi dengan instansi vertikal pemerintah seperti ATR/BPN, Kementerian Agama dan lainnya. “Ini masih lemah sekali. Kebanyakan di daerah-daerah, seperti ATR/BPN belum bisa terintegrasi dengan pelayanan publik daerah. Ini yang menjadi catatan kami di Komisi II. Kalau yang lainnya, baik,” jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung I ini.

Karena itu, lanjut mas Endro, Komisi II akan mengingatkan Kementerian ATR/BPN agar memiliki political will untuk mengintegrasikan kebijakannya dalam melayani publik dengan melakukan integrasi dengan MPP satu pintu seperti ini.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR RI Desak Kepala BPN Kota Balam Dicopot

“Ini harus ada political will dari pemerintah pusat. Dan ini menjadi tugas Komisi II DPR RI untuk mengingatkan Kementerian agar tidak bersifat ekslusif seperti selama ini. Jadi harus inklusif bersama pemerintah daerah untuk melayani masyarakat,” pungkas Endro Suswantoro Yahman di kediaman Walikota Salatiga Senin siang itu.[]