Ir. H. Endro S. Yahman, M.Sc., “Bukan Prestasi Bila APBD Rp. 1 Trilyun Tapi Hasil Memohon DAK, DAU dan DID APBN”
Lampung – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ir. H. Endro S. Yahman, M.Sc. menilai kenaikan alokasi APBD Kabupaten Mesuji, Lampung tahun 2024 mendatang sebesar Rp. 1 trilyun sebagai hal yang menarik untuk didalami dari sisi kinerja, juga termasuk pelayanan publik, dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kenaikan APBD 2024 di Pemkab Mesuji itu menarik untuk didalami. Khusus untuk kinerja selain pelayanan publik, juga kinerja pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Caleg DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil Lampung I ini, Rabu (29/11/2023).
Menurut anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Lampung I ini, APBD Mesuji tahun anggaran 2024 yang telah disahkan Senin (27/11/2023) lalu, tidak menampilkan PAD-nya berapa, pun dari sektor apa saja. Juga tidak diungkapkan, pada tahun 2023 target PAD berapa dan realisasinya berapa.
“Kan sekarang sudah akhir tahun, pasti terukur. Jangan seperti Kabupaten Pesawaran, target PAD di 2023 sebesar Rp 125 miliar, yang terealisasi hanya Rp 78 miliar. Berarti kan tidak tercapai. Bisa jadi memang salah perhitungan, atau bisa juga karena ada ‘apa-apanya’,” tutur politisi PDI Perjuangan kelahiran Pringsewu, Lampung ini lagi.
Politisi yang juga berlatarbelakang akademisi ini menilai, postur APBD Mesuji 2024 tampak nyata sangat mengandalkan yang besar adanya dana alokasi khusus (DAK), yaitu transfer APBN ke APBD.
“Ini kan bukan prestasi namanya. Tapi ‘belas kasihan’ pusat, dikasih dana untuk pembangunan. Atau karena permohonan yang memohon-mohon,” imbuhnya seraya menjelaskan, DAK yang dimaksudkan juga tidak diuraikan dengan jelas, karena di Lampung banyak kasus yang muncul dan terjerat korupsi gara-gara DAK.
Perlu Pengawasan Ketat Masyarakat
Kuatnya kesan jika kenaikan APBD Mesuji 2024 karena adanya kucuran DAK, Endro S Yahman meminta semua pihak untuk melakukan pengawasan atas realisasinya, agar tidak menjadi bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, variabel kenaikan APBD Mesuji dari DAK dan DID, bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan.
“Kalau mau dibilang prestasi, ya kenaikan PAD, (perlu melihat) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mesuji, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan adanya peningkatan pada sektor Pendidikan (sebagai indikator-indikatornya). Jadi, masyarakat jangan terkecoh dengan kenaikan APBD tapi mengandalkan kucuran dana pusat,” tuturnya lagi.
Menurut dia, struktur APBD Mesuji 2024 lebih dari 90% mengandalkan dana pusat. Apalagi untuk biaya gaji pegawai pun dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat juga.
Dosen Fakultas Teknik Universitas Trisakti, Jakarta ini juga meminta masyarakat dan kalangan akademisi untuk memberi kritikan terhadap kebijakan Pemkab, sehingga masyarakat mendapat pencerahan.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Mesuji, Senin (27/11/2023) lalu, telah disahkan APBD TA 2024 sebesar Rp 1 triliun 85 miliar.
Menurut Kepala BPKAD Mesuji, Olpin Putra, hal ini berkat kepemimpinan Pj Bupati Sulpakar. Dimana biasanya APBD berkisar antara Rp 700 – Rp 800 miliar dan tekecil di Lampung, pada 2024 nanti telah menembus angka Rp 1 triliun lebih.
“Alhamdulillah, setelah genap 15 tahun Mesuji berdiri, APBD TA 2024 yang baru saja disepakati dari sebelumnya di 2023 berkisar pada angka Rp 883 miliar, mengalami kenaikan Rp 202 miliar dan menjadi Rp 1 triliun 85 miliar,” kata Olpin Putra, sebagaimana dikutip dari koraneditor.
Dari mana anggaran kenaikan APBD hingga tembus Rp 1 triliun lebih itu? Olpin menjelaskan, berasal dari dana transfer pusat, yaitu DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan atas capaian kinerja daerah yang dianggap baik oleh pemerintah pusat.[](sugi)
Artikel berita ini telah dipublikasi pada Rabu, 29 November 2023 melalui tautan https://kbninewstex.com/politisi-pdi-p-ketawain-apbd-mesuji-tembus-1-t-lebih/