JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan untuk segera diselesaikan.
Menurut Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Lampung I ini, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, belum ada sanksi pidana, sehingga setiap orang bisa menggugat hak guna tanah dan hak guna usaha.
Hal itu diungkapkan Endro usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan civitas akademika Universitas Udayana (UNUD) di Gedung Rektorat UNUD, Denpasar, Bali, Jumat (07/9/2018).
Tim Kunspek Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
“Dari 102 pasal ini kan 40 persennya masalah sengketa tanah, jadi belum menukik pada subtansi masalah pertanahan yang ada. Ini harus diselesaikan, karena ini tugas dan fungsi dari DPR dan pemerintah. Kaitannya masalah UU Pertanahan ini adalah lex generalis terhadap UU yang lain, sehingga masyarakat mendapat kepastian tentang hak tanahnya,” jelas Endro.
Ia menambahkan, untuk mengakomodir kearifan lokal, salah satunya kelembagaan adat, yang nantinya juga akan dimasukan ke dalam RUU Pertanahan, karena selama ini belum ada.
“Tadi ada masukan dari Universitas Udayana, agar lembaga adat ini masuk ke dalam RUU Pertanahan. Seperti di Jawa juga ada, tidak hanya di Bali. Di Jawa, masalah keraton istimewa dan sebagainya, itu akan kita rekomendasikan dalam RUU Pertanahan,” tutupnya. (*)
Artikel berita ini pernah dimuat di detak.co dengan judul: Komisi II DPR: RUU Pertanahan Harus Segera Diselesaikan