Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyambut baik bila ada gerakan rakyat untuk mengawasi kinerja Bupati atau Kepala Daerah setingkat, terutama dalam penataan ASN.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Lampung I itu saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait dugaan sebagian kalangan mengenai ‘import terselubung pejabat daerah’ ke Lampung Timur.
Baca juga: Endro S. Yahman Dorong Komisi II Tindaklanjuti Rencana Pemekaran Provinsi Saireri
Menurut Endro, kendati Bupati atau Walikota menurut regulasi merupakan pejabat pembina ASN, maka penataan ASN di daerahnya merupakan hak Kepala Daerah tersebut.
“Namun akan lebih baik bila ada gerakan rakyat yang mengingatkan peminpinnya agar konsisten berpihak pada rakyat,” ungkapnya Jumat (26/11/2021) di Bandar Lampung.
Baca juga: Rapat dengan Pansel KPU-Bawaslu, Endro Lakukan Intervensi
Ke depan, lanjut Endro, dengan sistem demokrasi dalam Pilkada saat ini dan yang akan datang, perlu dipertimbangkan, jika diperlukan revisi pasal-pasal yang memuat tentang wewenang Kapala Daerah sebagai pejabat pembina ASN dalam UU ASN.
“Demi Pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel, dan stabilitas politik daerah,” terangnya.
Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Bidang Pemenangan Pemilu ini juga menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI saat ini pun sedang merevisi UU ASN tersebut.
Baca juga: Endro S. Yahman: Pindah Partai, Keanggotaan Herman HN di PDI Perjuangan Teranulir secara Otomatis
“Kami di Komisi II DPR RI saat ini sedang membahas DIM revisi UU No. 5/2014 tentang ASN,” ungkapnya.
Endro memaparkan, dalam DIM tersebut ada banyak isu krusial yang sedang dalam pembahasan dan terus didalami.
“Yaitu KASN, rekrutmen dan seleksi PNS dan PPPK, honorer terutama K2, kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah, sistem pengawasan internal pemerintah dan pokok-pokok reformasi birokrasi,” pungkas Endro Suswantoro Yahman.
Artikel ini pernah tayang dengan judul Endro S. Yahman Soroti Penataan ASN di Lampung Timur