Jakarta – Pimpinan KPU dan Bawaslu menjadi hal yang sangat penting bagi peningkatan kualitas demokrasi ke depan. Karena itu, Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman berpendapat, perlu dilakukan intervensi Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu.
“KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu yang menjadi ‘anak kandung reformasi’. Saya sebagai Anggota DPR ingin melakukan intervensi perspektif demokrasi agar kehidupan demokrasi di Indonesia lebih baik,” ungkap Endro Suswantoro Yahman saat RDPU Komisi II DPR RI dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Bakti 2022-2027, Selasa (2/11/2021) pagi itu
“Demokrasi bukan tujuan, tapi alat untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kita di sini bagaimana caranya agar alat ini berguna untuk mensejahterakan rakyat melalui seleksi pimpinan-pimpinannya,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Dapil Lampung I ini.
Baca juga: Endro S. Yahman: Pindah Partai, Keanggotaan Herman HN di PDI Perjuangan Teranulir secara Otomatis
Karena, menurut Endro, kualitas KPU dan Bawaslu yang akan sangat bergantung pada out put kerja Tim Seleksi, yaitu kualitas pimpinan-pimpinan lembaga pelaksana Pemilu tersebut.
Dalam hemat Endro Suswantoro Yahman, karena Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan begitu beragam yang dalam perspektif demokrasi, kondisi yang demikian agak sulit untuk menentukan sistem demokrasi yang pasti cocok diterapkan di tiap-tiap daerah.
Dengan demikian, persoalan kepemimpinan pada KPU dan Bawaslu menjadi hal yang begitu serius karena kita sudah sepakat untuk memilih jalan demokrasi.
Baca juga: Endro S. Yahman Soroti Potensi Politik Uang dalam Pilkades
“Jadi diperlukan kepemimpinan KPU dan Bawaslu yang handal. Karena itu, masalah kepemimpinan tidak kalah pentingnya dengan masalah transparansi dan integritas,” paparnya.
“Perlu kami tekankan juga di forum ini agar Pansel dapat mencari orang-orang dengan kriteria yang jelas. Agar patologi demokrasi yang saat ini berjalan bisa semakin dikurangi, seperti muncul gejala ‘tahayul politik’ di masyarakat, yaitu bahwa untuk menjadi pemimpin diperlukan uang. Jadi rekrutmen pemimpin itu dianggap tidak mungkin menghasilkan pemimpin yang bagus karena untuk menuju ke sana diperlukan uang sebagai pemulus jalan,” lanjut Endro Suswantoro Yahman.
Baca juga: Anggota DPR Sesali Data Penerima Vaksin Tak Terintegrasi dengan Data Dukcapil
“Harapan kami ke depannya kehidupan demokrasi akan lebih baik sehingga masyarakat tidak apatis, apriori terhadap demokrasi. Jadi masa depan demokrasi menjadi tanggung jawab Pansel yang akan menyaring dan menentukan pimpinan-pimpinan KPU dan Bawaslu sebagai pengawal demokrasi sehingga uang sebagai berhala politik bisa dihancurkan,” pungkas Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Lampung I ini.[]